Pertemuan ke -10 Analisis kritis terhadap praktik E-Government di Negara Berkembang (Bahamas)

 Analisis E-government di Negara Bahamas

Nama Negara: Commonwealth of the Bahamas

Ibukota: Nassau

Populasi: Sekitar 393.000 jiwa

Klasifikasi Ekonomi: Negara Berkembang

 E-Government, atau pemerintahan berbasis internet/elektronik, telah menjadi fokus utama bagi banyak negara dalam upaya meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Negara Bahamas juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi E-Government dengan harapan memperbaiki administrasi publik dan memajukan negara. Namun, melalui analisis kritis ini, kita akan menjelajahi beberapa tantangan dan kekurangan yang dihadapi oleh program/praktik E-Government di Bahamas.

 ● Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang sejarah berdirinya E-Government di negara tersebut :

Pemerintah Bahama telah membuat beberapa langkah bertahap selama bertahun-tahun dalam digitalisasinya upaya. Pada tahun 2001 dimulai dengan Government Wide Area Network (GWAN) dan web resmi pertama situs, dan pada tahun 2010 terjadi perpindahan ke GWAN baru, dan peluncuran Portal Daring e-Government termasuk layanan online. Pada tahun 2015 jaringan area luas baru, gNet, dan pusat data di luar lokasi, gCloud, diluncurkan. Situs Pemulihan Bencana juga didirikan pada tahun 2010 dan telah ditingkatkan tahun-tahun berikutnya. 

Pada tahun 2019 Pemerintah kembali memulai langkah dengan “Digitasi Pemerintah untuk Kompetitif Proyek Penguatan”. Inisiatif ini pada akhir lima tahun akan membanggakan lebih dari 200 layanan online, sebuah platform interoperabilitas, dan portal e-government terpusat yang baru. Dalam mempersiapkan fase baru ini, Pemerintah menganggap perlu untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh dan mendalam terhadap infrastrukturnya saat ini tidak hanya untuk menentukan kesiapannya tetapi juga untuk memastikan bahwa lingkungan saat ini bekerja pada standar atau lebih baik dan, jika tidak, untuk menentukan apa itu diperlukan untuk menyiapkannya secara optimal.

Untuk informasi lebih lanjut bisa dibaca melalui surat Evaluasi efisiensi dan efektivitas dari Lingkungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). dari Pemerintah Bahama yang bisa diakses secara publik melalui link berikut : (ToR+Evaluation+of+the+efficiency+and+effectiveness+of+the+gCloud+and+gNet+-+INFRASTRUCTURE+FINAL+27.05.2020.pdf (bahamas.gov.bs)

● Negara Bahamas, yang terdiri dari gugusan pulau-pulau di Karibia, telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengembangkan E-Government sebagai bagian dari upaya transformasi administrasi publiknya. Dengan fokus pada peningkatan efisiensi, partisipasi publik, dan pelayanan yang lebih baik, pemerintah Bahama telah meluncurkan berbagai inisiatif E-Government. Berikut adalah program dan perkembangan E-Government di bahamas:

 ➤ Inisiatif E-Government:

Pemerintah Bahamas telah memperkenalkan berbagai inisiatif E-Government untuk memodernisasi administrasi publik dan memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada warga negara. Inisiatif ini mencakup pembangunan portal pemerintah yang terpadu, pembayaran pajak online, sistem pendaftaran bisnis online, dan layanan kesehatan online. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

 ➤ Portal Pemerintah Terpadu:

Salah satu tonggak utama dalam pengembangan E-Government di Bahamas adalah pendirian portal pemerintah terpadu. Portal ini menyediakan akses satu titik bagi warga negara untuk mendapatkan informasi tentang layanan publik, mengajukan permohonan, mengakses dokumen dan formulir, dan memberikan umpan balik kepada pemerintah. Portal ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi publik serta meningkatkan transparansi.

❗ (Email Layanan Publik E-Government Bahamas: mohe_office@bahamas.gov.bs)

 ➤ Pembayaran Pajak Online:

Dalam upaya mempermudah dan mempercepat pembayaran pajak, pemerintah Bahamas telah meluncurkan sistem pembayaran pajak online. Warga negara dapat membayar pajak penghasilan, pajak properti, dan pajak lainnya melalui platform online. Ini mengurangi kerumitan proses manual dan waktu yang diperlukan untuk pembayaran pajak, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi warga negara.

 ➤ Sistem Pendaftaran Bisnis Online:

 (https://bahamas.gov.bs/wps/portal/public/gov/Businesses)

Pemerintah Bahama juga telah mengadopsi sistem pendaftaran bisnis dan online yang memungkinkan para pengusaha untuk mendaftarkan perusahaan mereka dengan mudah dan efisien. Melalui platform ini, pengusaha dapat mengisi formulir pendaftaran, melampirkan dokumen yang diperlukan, dan membayar biaya pendaftaran. Hal ini mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pendaftaran bisnis di negara ini.

 ➤ Layanan Kesehatan Online:

 (https://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public/health%20orders/) 

(Health Professions Council (hpcbahamas.com))

Pemerintah Bahamas juga telah memperkenalkan layanan kesehatan online untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui platform ini, warga negara dapat membuat janji temu dengan dokter, mengakses catatan medis mereka, dan mendapatkan informasi kesehatan penting. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi waktu tunggu dalam mendapatkan perawatan.

● Disisi lain E-government di negara Bahamas juga memiliki beberapa kekurangan - kekurangan yang cuku[ signifikan. Dari hasil analisis yang telah saya dapat baik dari berita-berita maupun artikel, bahwa saya dapat menyimpulkan beberapa kekurangan yang terdapat di E-Government Bahamas yaitu:

 1. Kesenjangan Digital:

Salah satu masalah utama yang menghambat keberhasilan E-Government di Bahamas adalah kesenjangan digital. Meskipun terdapat peningkatan dalam akses internet, masih ada sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai atau keterampilan teknologi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam program E-Government. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan akses dan kesenjangan dalam pelayanan publik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Bahama perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang lebih luas dan meluncurkan program pelatihan yang mencakup semua lapisan masyarakat.

 2. Keamanan Data dan Privasi:

Keamanan data dan privasi pengguna merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan E-Government. Sayangnya, program E-Government di Bahamas masih menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan data dan melindungi privasi pengguna. Ancaman serangan siber dan kebocoran data merupakan risiko yang nyata. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Bahama harus memprioritaskan perlindungan data dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat. Pengguna juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang keamanan online dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri.

 3. Kualitas Layanan dan Pengalaman Pengguna:

Kualitas layanan dan pengalaman pengguna merupakan faktor kunci dalam keberhasilan E-Government. Namun, dalam beberapa kasus, pelayanan yang disediakan melalui platform digital belum mencapai standar yang diharapkan. Informasi yang tidak akurat atau tidak terkini, antarmuka pengguna yang rumit, dan kurangnya responsivitas terhadap pengaduan pengguna adalah beberapa masalah yang masih perlu diatasi. Pemerintah Bahama perlu melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan terhadap sistem E-Government mereka, dengan memperbaiki antarmuka pengguna, meningkatkan aksesibilitas informasi yang akurat, dan memperbaiki respons terhadap pengaduan pengguna.

 4. Inklusi dan Partisipasi Publik & Masyarakat:

E-Government harus mampu mencakup seluruh populasi negara, tanpa meninggalkan siapa pun terbelakang. Sayangnya, masih ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterampilan teknologi yang memadai untuk berpartisipasi dalam program E-Government. Pemerintah Bahama perlu memastikan bahwa aksesibilitas pelayanan digital diperluas dan menjembatani kesenjangan digital. Selain itu, perlu diadopsi pendekatan inklusif yang memfasilitasi partisipasi publik yang efektif dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan.

tantangan yang dihadapi, seperti kesenjangan digital, keamanan data, kualitas layanan, dan inklusi publik, harus diatasi secara efektif untuk mencapai keberhasilan. Dalam mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah Bahamas harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, meningkatkan keamanan data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan inklusi dan partisipasi publik yang efektif. Dengan upaya yang berkelanjutan dan komitmen untuk perbaikan, E-Government di Bahamas dapat menjadi alat yang kuat untuk memajukan administrasi publik dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

  ❕ Kesimpulan:

Negara Bahamas telah mengambil langkah yang signifikan dalam mengembangkan E-Government untuk memodernisasi administrasi publik dan meningkatkan pelayanan publik. Melalui inisiatif seperti portal pemerintah terpadu, pembayaran pajak online, pendaftaran bisnis online, dan layanan kesehatan online, pemerintah Bahama berupaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan kualitas layanan masih perlu diatasi agar E-Government dapat mencapai potensinya sepenuhnya. Dengan upaya yang berkelanjutan dan komitmen untuk peningkatan, negara Bahamas dapat terus maju dalam transformasi administrasi publik mereka melalui E-Government.

一॥ 一